SRIYANTI AMBAR

Saturday, January 30, 2016

ACTIVITIES ON THE 44th APACPH CONFERENCE AT COLOMBO SRI LANKA, 2012

TRIP FROM MAKASSAR, SINGAPORE TO COLOMBO SRI LANKA

http://makassar.tribunnews.com/2016/01/28/inovasi-layanan-kesehatan

Published : Tribun Opini, 28 Januari 2016, Harian Tribun Timur

Paradigma Sakit Dalam Pendekatan 3G

Published, Tribun Opini, 24 Oktober 2013, Harian Tribun Timur

Oleh : Sriyanti Ambar (Alumni PPS UNHAS Berkhidmah di RSU Andi Makkasau Parepare)

Reformasi 1998 yang ditandai runtuhnya sebuah rezim yang sangat kuat, solid dan sentralistik membawa perubahan besar terhadap demokratisasi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa terbuka peluang emas untuk memulai penyembuhan diberbagai bidang termasuk dalam mewujudkan 3G (Good Government Governance) atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sayang, peluang emas ini ternyata tudak mampu dimanfaatkan secara baik oleh Bangsa Indonesia, termasuk kita yang di Parepare yang notabene kondisi kita saat itu adalah “sakit”.

Dalam ilmu kesehatan, “Sakit” terjadi ketika terdapat unbalancing tiga elemen antara host (penjamu), agent (pembawa) dan environment (lingkungan). Ketika lingkungan kotor, vektor pembawa penyakit seperti lalat dan lain-lain akan berkumpul kemudian menghinggapi makanan yang selanjutnya dimakan oleh manusia yang memiliki stamina tubuh yang rendah, akhirnya manusianya pun sakit.

Begitupun dalam tata kelola pemerintahan,penulis menganalogikan ketiga elemen tersebut dengan host sebagai SDM,agent sebagai kebijakan dan environment sebagai sistem dalam pemerintahan.

Ketika sistem pemerintahan tidak didukung SDM yang memiliki kompetensi yang kapabel,dalam pengambilan kebijakan dan hasil keputusan sangat mungkin terjadi inefisiensi. Dalam kondisi seperti ini, tentu sulit kita menemukan pemerintahan yang efektif, apalagi menejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan sangat mungkin hanya asik dengan dirinya, dan sibuk melayani dan memuaskan kelompok dan kroni-kroninya. Prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tidak urgen. Akhirnya, tujuan utama hadirnya pemerintahan yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, bisa jadi jauh panggang dari api.

Bagaimana SDM diperlukan ?

Profesionalisme SDM aparatur menjadi tuntutan riil ditengah persaingan dan keterbatasan segala bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seorang Kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai SDM yang qualified di berbagai level jabatan dan fungsinya, karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan? SDM yang memiliki good morality dan kompetensi dalam hal leadership (kemampuan kepemimpinan), managerial skill (kemampuan manajerial) dan technical skill (kemampuan tekhnis).

Tuntutan tersebut mendesakkan aparatur pemerintah untuk mampu secara kontinyu meningkatkan profesionalisme. Pun dalam pengelolaannya, model manajemen SDM yang berbasis kompetensi adalah sebuah keniscayaan, sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian, selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat, termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seberapa penting implementasi kebijakan dalam 3G ?

Dalam tata pemerintahan, kebijakan dan regulasi secara formal dituangkan dalam peraturan kepala daerah dimana konsep kebijakan berpihak pada stakeholder. Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan & berkeadilan, konsep manajemen pemerintahan yang efektif & efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait dan kebijakan lainnya

Salah satu pilar dari good governance adalah pelayanan publik yang terefleksi dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah

Pelayanan publik yang responsif pada kebutuhan masyarakat hanya dapat dilakukan jika terwujud mekanisme yang menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan serta dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan

Sebagai contoh, buruknya fasilitas kesehatan masyarakat dapat di dilihat pada infrastruktur dan sarana penunjang yang tidak memadai, pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan ketersediaan obat-obatan yang minim serta biaya pelayanan yang mahal

Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah merupakan salah satu solusi kebijakan daerah dalam bentuk subsidi bidang kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, mekanisme yang menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik kritis timbulnya inefisiensi pengelolaan sumber daya sehingga perlu mendapat perhatian.

Urgensi sistem

Good governance itu harus berjalan berdasarkan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang baik yang bukan bergantung pada figur/tokoh melainkan bangunan sistem pemerintahan yang solid oleh kepala daerah

Beberapa sistem yang harus dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan yang bersifat manual ataupun berbasis teknologi informasi.

Konsep good governance tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan baik, tetapi lebih penting adalah bagaimana masyarakat mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut secara akuntabel.

Sudah selayaknya pembenahan kelembagaan dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dengan menggunakan manajemen strategis menuju pemerintahan yang aspiratif dan pro rakyat.

Thursday, February 7, 2013

Pengobatan Tradisional ‘Komoditas’ Menggiurkan

Published, Harian FAJAR hal. 6, edisi kamis 7 Februari 2013

Menjamurnya praktik pengobatan tradisional atau yankestrad (pelayanan kesehatan tradisional), serta kecenderungan masyarakat perkotaan memanfaatkan jasa pengobatan tradisional dewasa ini, menjadi bukti adanya evolusi persepsi dalam masyarakat terhadap penyakit yang di derita serta pemanfaatannya.

Pengobatan tradisional yang semula hanya dimanfaatkan masyarakat pedesaan dan kalangan menengah ke bawah, kini mulai berkembang pesat di daerah perkotaan, utamanya dalam pemberian pertolongan pertama dalam mengatasi gejala penyakit degeneratif, genetik dan lain-lain.

Bahkan saat ini, pengobatan tradisional diperlakukan sebagai 'komoditi menggiurkan', tidak saja Praktisi Yankestrad Indonesia, tetapi juga pengobat tradisional (Battra) asing yang menyerbu negara kita baik secara legal maupun Illegal.

Dukungan media cetak ataupun elektronik semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses Informasi pelayanan kesehatan tradisional (ramuan dan keterampilan) untuk mendapatkan pilihan yang pas dalam pemanfaatan yankestrad, dan biaya yang relatif murah /terjangkau karena dapat berupa tanaman obat keluarga (TOGA) di pekarangan.

Kecenderungan masyarakat yang semakin meningkat dalam pemanfaatan pengobatan tradisional juga dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial ekonomi dan geografisnya, serta pengobatannya yang bersifat kuratif dan fokus pada penyebab penyakit, meskipun reaksinya lambat tapi cukup rekonstruktif dalam memperbaiki organ dan jaringan rusak.

Secara umum ada dua teknik pengobatan yang dilakukan, yakni dengan keterampilan, misalnya menggunakan tenaga dalam (bio energy atau inner power), dan ramuan seperti jamu berasal dari tumbuhan (herbal) dan hewan. Teknik pengobatan yang beragam ini semakin menarik minat masyarakat dan memberikan banyak pilihan kepada mereka dalam menentukan pilihan pengobatan yang diyakini mumpuni.

Sistem Pengetahuan Lokal

Secara etnografis, pemanfaatan yankestrad pada masyarakat Sulawesi Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengatahuan lokal spesifik yang diwariskan secara turun temurun. Ilmu pengobatan tradisional dengan mudah dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan lontara atau cerita-cerita rakyat.

Contoh, pengatahuan etnik toraja yang mempercayai bunga punti manurung (pisang kepok) sebagai obat hipertensi. Penggunaan buah biloka(mentimun) oleh etnik mandar sebagai obat kulit. Lasuna eja(bawang merah) sebagai obat kulit/kurap/jerawat oleh etnik makassar, atau penggunaan pelleng(kemiri) oleh etnik bugis sebagai penyubur rambut.

Tanaman-tanaman tersebut dapat dengan mudah ditemukan di masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian pula layanan kesehatan tradisional menggunakan tenaga dalam, seperti Battra Supranatural Satria Nusantara dan Merpati Putih, atau Reiky Master (Tibet, Jepang) yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan atau memberikan energi (tenaga dalam), baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) serta hypnobirthing yang digunakan dalam memperlancar proses persalinan.

Didukung WHO

Pengobatan tradisional dapat digolongkan sebagai teknologi tepat guna karena bahan-bahan yang dipakai terdapat disekitar masyarakat itu sendiri, mudah didapat, murah, penggunaannya mudah tanpa memerlukan peralatan mahal untuk mempersiapkannya. Pengobatan tradisional juga tidak menimbulkan efek samping asal di tangani oleh tenaga yang memilki kompetensi.

Di tengah keterbatasan biaya masyarakat mengakses layanan kesehatan modern yang memadai, memadukan pengobatan tradisional dan pengobatan modern dapat menjadi pilihan tepat sekaligus bijak. Pemerintah dapat mengelaborasi sistem pengobatan modern dan tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan formal (rumah sakit/puskesmas) secara komplementer.

Apalagi organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menggolongkan yankestrad sebagai primary health care (penanganan kesehatan primer), serta mendorong yankestrad diintegrasikan ke dalam fasilitas kesehatan formal.

Program pelayanan kesehatan komplementer yang diintegrasikan di rumah sakit dan puskesmas bisa dalam bentuk pelayanan herbal, akupunktur atau battra suprantural dengan standar yang masing-masing sudah di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan

Sebagai unit pelaksana teknis Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat mengaplikasikan program ini, dan bahkan bisa menjadi program unggulan wilayah sehingga dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata kesehatan.

Hal ini dapat berdampak positif dalam menyiasati keterbatasan anggaran dalam pemerintahan daerah/kota bahkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Integrasi pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad) ke dalam fasilitas pelayanan formal di rumah sakit dan Puskesmas memang menjadi penting, dan sangat dimungkinkan mengingat potensi kekayaan hayati obat tradisional yang dimiliki Indonesia menempati urutan kedua terbesar setelah Brasil di dunia.

Sudah semestinya pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pemanfaatan yankestrad secara ilegal Agar upaya pengobatan tradisional tersebut dapat benar-benar efektif dan efisien, olehnya itu diperlukan upaya pembinaan, pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.