Paradigma Sakit Dalam Pendekatan 3G

Published, Tribun Opini, 24 Oktober 2013, Harian Tribun Timur

Oleh : Sriyanti Ambar (Alumni PPS UNHAS  Berkhidmah di RSU Andi Makkasau Parepare)

Reformasi 1998 yang ditandai runtuhnya sebuah rezim yang sangat kuat, solid dan sentralistik membawa perubahan besar terhadap demokratisasi  di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa terbuka peluang  emas untuk memulai penyembuhan diberbagai bidang termasuk dalam mewujudkan 3G (Good Government Governance) atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sayang,  peluang emas ini ternyata tudak mampu dimanfaatkan secara baik oleh Bangsa Indonesia, termasuk kita yang di Parepare yang notabene kondisi kita saat itu adalah “sakit”.

Dalam ilmu kesehatan, “Sakit” terjadi ketika terdapat unbalancing tiga elemen antara host (penjamu), agent (pembawa) dan environment (lingkungan). Ketika lingkungan kotor, vektor pembawa penyakit seperti lalat dan lain-lain akan berkumpul kemudian menghinggapi makanan yang selanjutnya dimakan oleh manusia yang memiliki stamina tubuh yang rendah, akhirnya manusianya pun sakit.

Begitupun dalam tata kelola pemerintahan,penulis menganalogikan ketiga elemen tersebut dengan host sebagai SDM,agent sebagai kebijakan dan environment sebagai sistem dalam pemerintahan.

Ketika sistem pemerintahan tidak didukung SDM yang memiliki kompetensi yang kapabel,dalam pengambilan kebijakan dan hasil keputusan sangat mungkin terjadi inefisiensi. Dalam kondisi seperti ini, tentu sulit kita menemukan pemerintahan yang efektif, apalagi menejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan sangat mungkin hanya asik dengan dirinya, dan sibuk melayani dan memuaskan kelompok dan kroni-kroninya. Prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tidak urgen. Akhirnya, tujuan utama hadirnya pemerintahan yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan  keadilan sosial, bisa jadi jauh panggang dari api.

Bagaimana SDM diperlukan ?

Profesionalisme SDM aparatur menjadi tuntutan riil ditengah persaingan dan keterbatasan segala bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seorang Kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai SDM yang qualified di berbagai level jabatan dan  fungsinya,  karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan?  SDM yang memiliki good morality dan kompetensi dalam hal leadership (kemampuan kepemimpinan), managerial skill (kemampuan manajerial) dan technical skill (kemampuan tekhnis).

Tuntutan tersebut mendesakkan aparatur pemerintah untuk mampu secara kontinyu meningkatkan profesionalisme. Pun dalam pengelolaannya, model manajemen SDM yang berbasis kompetensi adalah sebuah keniscayaan,  sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian, selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat, termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seberapa penting implementasi kebijakan dalam 3G ?

Dalam tata pemerintahan, kebijakan dan regulasi secara formal dituangkan dalam peraturan kepala daerah dimana konsep kebijakan berpihak pada stakeholder. Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan & berkeadilan, konsep manajemen pemerintahan yang efektif & efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait dan kebijakan lainnya

Salah satu pilar dari good governance adalah pelayanan publik yang terefleksi dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah

Pelayanan publik yang responsif pada kebutuhan masyarakat hanya dapat dilakukan jika terwujud mekanisme yang menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan serta dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan

Sebagai contoh, buruknya fasilitas kesehatan masyarakat dapat di dilihat pada infrastruktur dan sarana penunjang yang tidak memadai, pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan ketersediaan obat-obatan yang minim serta biaya pelayanan yang mahal

Penyelenggaraan jaminan kesehatan  daerah merupakan salah satu solusi kebijakan daerah dalam bentuk subsidi bidang kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, mekanisme yang menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik kritis timbulnya inefisiensi pengelolaan sumber daya sehingga perlu mendapat perhatian.

Urgensi sistem

Good governance itu harus berjalan berdasarkan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang baik yang bukan bergantung pada figur/tokoh melainkan bangunan sistem pemerintahan yang solid oleh kepala daerah

Beberapa sistem yang harus dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan yang bersifat manual ataupun berbasis teknologi informasi.

Konsep good governance tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan baik, tetapi lebih penting adalah bagaimana masyarakat mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut secara akuntabel.

Sudah selayaknya pembenahan kelembagaan dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dengan menggunakan manajemen strategis menuju pemerintahan yang aspiratif dan pro rakyat.